iNSulteng - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 mengenai penanganan kebijakan keuangan negara di masa pandemic Covid-19, pemerintah RI membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Salah satu bentuk dari program PEN ialah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
Kepala Bidang UKM Koprasi Tolitoli Abd Haris, mengatakan tujuan diberikan BPUM untuk memberi kesempatan bagi para pelaku usaha mikro masih bisa melaksanakan kegiatan usahanya di tengah Masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Ini Pertimbangan Ganjar Tidak Lockdown Jawa Tengah
Baca Juga: Babak Pertama, West Ham Unggul 1-0
Baca Juga: Babak Pertama, West Ham Unggul 1-0
“Ada persyaratan untuk mendapat BPUM,” kata Abd Haris 24 Oktober 2020.
Ia mengatakan, pertama Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, serta bukan ASN, anggota TNI/POLRI, ataupun pegawai BUMN/BUMD.
Ditambahkan Haris, sejak di bukanya pendaftaran Pelaku Usaha Mikro pendaftar sudah mencapai 9000 orang.
“Yang sudah terimput melalui Dinas Koprasi kabupaten ke provinsi kemudian ke pusat, jadi dinas koprasi kabupaten hanya sebatas mengimput data pelaku usaha Mikro untuk di masukan ke provinsi jadi penentu penerimah itu nanti di pusat bukan Dinas Kabupaten,” jelasnya.
Lebih jauh Haris menambahkan, pihaknya buka kembali pendataan para pelaku usaha Mikro di mulai Minggu ke dua di Bulan November.
“Ini masuk tahap terakhir, jadi para pelaku usaha Mikro yang belum terdata secepatnya ke Dinas Koprasi dibuka dari pukul WITa 8.00 - 15.30 WITa sore hari, kemudian akan dilakukan seleksi oleh pengelola penanggung jawab di Kementrian Koperasi dan langsung disalurkan melalui bank penyalur bantuan ini,” ungkap Haris.
Ia pun mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati akan terjadinya penipuan.