iNSulteng - Meneguhkan soliditas untuk memberantas terorisme, Polres Poso menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Andi Sappa Polres Poso, Sulawesi Tengah. Kamis, 23 Desember 2021.
FGD di Polres Poso turut dihadiri tim kontra radikal Program Prioritas Kapolri dari Divhumas Polri dipimpin Kombes Pol. Slamet Widodo, SIK yang juga Kabag Prodduk Biro PID Divhumas Polri.
Baca Juga: Corona Mau Hilang Omicron Datang ke Indonesia, 8 Orang Diduga Sudah Positif
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 23 Dibuka, Begini Cara Daftarnya dan Cek Jadwal Berikut Ini !
Sikap atau faham radikalisme dan terorisme hendaknya tidak dikaitkan pada suatu agama tertentu, Jelas Kombes Pol. Slamet Widodo membacakan sambutan Kadivhumas Polri.
Pemberantasan radikalisme, terorisme dan komunisme adalah masalah yang kompleks. Hal ini bukan tugas aparat keamanan saja, tetapi tugas kita semua, ungkapnya.
Baca Juga: Bansos BSU Gaji lanjut 2022?, Pemerintah Siapkan Dana Rp414 Triliun Untuk Program PEN 2022
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos Desember 2021 dan Lanjut Tahun 2022 Atau Tidak
Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat bukan saja mempersulit pemberantasan, tetapi juga akan memberikan ruang hidup bagi para teroris, permasalahan itu yang perlu kita kupas melalui FGD hari ini, harap mantan Kapolsek Tentena Polres Poso ini.
Sementara itu narasumber yang dihadirkan tim divhumas Polri Mohammad Nur Ahsan, S.Th.i, M.S.I mengatakan Orang Poso adalah masyarakat yang sangat memahami arti penting hidup rukun dan damai.
Baca Juga: Syarat Dapat BSU Gaji Rp1 Juta, Subsidi Upah Lanjut Tahun 2022 Atau Tidak?, Simak Harapan KSPI
Baca Juga: Syarat Dapat BSU Gaji Gelombang 2, Cek Namamu agar Dapat Tahap 4 dan 5 Subsidi Upah Akhir Tahun 2021
Ini tampak dalam semboyan Sintuwu Maroso (kuat dalam persatuan). Meski pernah terjadi konflik dengan beberapa kasus terorisme, Poso kini bangkit dan berkembang cukup pesat, ungkap dosen UIN Datokarama Palu ini.
Kondisi tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan menghilangkan kecurigan antar sesama, termasuk kepada pemerintah, tegas Mohammad Nur Ahsan.
