iNSulteng - Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Machfud Arifin dan Mujiaman melalui kuasa hukumnya secara resmi mendaftarkan gugatan Pilkada Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin.
"Tadi sekitar pukul 11.00 WIB, kami (kuasa hukum) mendaftarkan Machfud-Mujiaman ke MK," kata kuasa hukum Machfud-Mujiaman, M. Sholeh, kepada ANTARA di Surabaya.
Baca Juga: INGAT! PT KAI Tidak Berangkatkan Calon Penumpang Dengan Suhu Tubuh Segini
Gugatan tersebut berupa permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-Kpt/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitunan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020.
Pendaftaran tersebut diwakilkan melalui tim hukum yang terdiri atas Veri Junaidi, S.H., M.H., Febri Diansyah, S.H., Donal Fariz, S.H., M.H., Jamil Burhan, S.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Sholeh, S.H.
Baca Juga: Pilkada 2020, 197 Kasus Politik Uang Berasal Dari Laporan Masyarakat
"Intinya, kami fokus pada pelanggaran APK berupa baliho, ASN, bansos, surat Risma, dan program Pemkot Surabaya, seperti PKH dan lainnya. Kami sudah punya bukti berupa video," ujar Sholeh.
Dalam permohonannya, Machfud Arifin meminta MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji sebagai pemenang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.
Baca Juga: Bawaslu Sebut Pilkada 2020 Belum Usai, Ternyata Ini Sebabnya
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari fakta dan argumentasi permohonan yang menunjukkan adanya kecurangan secara terstuktur, sistematis, dan massif (TSM).
Permohonan juga menguraikan sejumlah indikasi mobilisasi birokrasi dan anggaran, baik dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat, untuk memenangkan pasangan nomor urut 01.
Baca Juga: Dikabarkan Terseret Kasus Korupsi Bansos, Gibran; Kenapa Nggak Dulu-dulu!
Cawali Surabaya Machfud Arifin dalam siaran persnya menegaskan bahwa perjuangan di MK tidak sekadar menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah.
Menurut dia, menang atau kalah adalah hal yang biasa dan terlalu kecil untuk diperdebatkan.
"Kami ingin menjadikan perjuangan di MK sebagai warisan (legacy) untuk menjadikan demokrasi yang lebih baik untuk ke depannya," katanya.
