iNSulteng - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengusulkan sebanyak 5.500 rumah rusak sedang dan ringan akibat dampak gempa ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan dana stimulan tahap tiga.
"Ke-5.500 rumah rusak ini sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB agar mendapatkan anggaran pada 2021 untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana gempa 2018 lalu," kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Marselinus Artawan di Parigi, Selasa.
Baca Juga: Cara Mudah Dapat Bantuan Modal Rp10 Juta Dari Kartu Prakerja, Simak Langkah Berikut!
Dia menjelaskan dari 5.500 lebih data rumah rusak yang diusulkan menyasar 12 kecamatan karena Parigi Moutong hanya sebagian wilayahnya terdampak akibat gempa, tsunami dan likuefaksi Palu pada 28 September 2018.
Oleh karena itu, dalam pengusulan ke BNPB, pemerintah setempat hanya mengakomodasi rumah rusak sedang dan ringan. Sementara, stimulan rumah rusak berat telah direalisasikan pada tahap satu dan dua sebanyak 2.400 rumah.
"Usulan tahap satu sebanyak 2.000 rumah, dan tahap dua 400 rumah rusak berat, pengusulan dan penyaluran telah tuntas," kata Marselinus.
Baca Juga: Terungkap! Ini Penyebab Terjadinya Pembakaran Al Quran Hingga Viral, Pelaku Diancam 6 Tahun Penjara
Dikemukakannya, pada usulan tahap tiga merupakan inisiatif BPBD Parigi Moutong karena banyaknya aspirasi dari pemerintah desa agar warga yang rumahnya belum tersentuh bantuan dana stimulan supaya diakomodasi.
Ia berharap pada usulan tahap tiga, pemerintah pusat dapat menyahuti aspirasi warga Parigi Moutong sebab masih banyak dari mereka yang juga korban dampak gempa belum tersentuh bantuan rehab-rekon.
Meski begitu, jika data tersebut ditunjukkan BNPB, tahap selanjutnya melalui proses verifikasi dan validasi sebagai mana mekanisme dalam penanganan bantuan dana stimulan di daerah terdampak bencana.
Baca Juga: Gerhana Bulan Merah Berpotensi Sebabkan Terjadi Banjir Rob, BMKG Minta Masyarakat Pesisir Waspada
"Meski sudah dilakukan verifikasi, jika nanti data tersebut disahuti pasti dilakukan validasi kembali untuk membuktikan kevalidan data tersebut," ucap Marselinus.
Ia menambahkan meskipun belum ada kepastian terkait kuota yang akan diterima, pihaknya berharap masyarakat tetap bersabar dengan apa yang diupayakan pemerintah. ***
