iNSulteng - Hilangnya nama KH. Hasyim Asy’ari dari Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud membuat Partai Amanat Nasional (PAN) bereaksi.
Salah seorang Politisi PAN, Guspardi Gaus mengatakan, Mendikbud melakukan ‘hattrick’ kecerobohan.
Baca Juga: Soal Penganiayaan Perawat di RS Siloam, Politisi PAN Angkat Bicara
Setelah hilangnya frasa Agama dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035, beberapa hari lalu hilangnya mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila dalam PP, dan sekarang hilang juga nama tokoh dan pahlawan nasional dari kamus sejarah Indonesia.
“Saya heran kenapa Mas Menteri makin ngawur,” ujar Guspardi, dilansir iNSulteng.com dari pan.or.id, Selasa 20 April 2021.
Menurutnya, pihaknya sangat kecewa atas terbitnya kamus sejarah Indonesia tersebut. Pada sampul kamus itu kata dia, memuat foto KH. Hasyim Asy’ari tetapi tidak memuat narasi dan keterangan terkait kiprah dan jejak sejarah serta ketokohan beliau, baik sebagai pendiri NU maupun sebagai Pahlawan Nasional.
"Jangan lupakan jasa ulama terhadap bangsa ini,” jelasnya.
Baca Juga: Target Tiga Besar, Jodi Optimis PAN Banggai akan Lahirkan Aleg Perempuan Pada Pileg 2024
Dalam hal ini lanjut dia, kamus sejarah Indonesia telah terjadi informasi kesejarahan yang hilang dan bisa berpotensi kepada pengkaburan sejarah. Jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya informasi kesejarahan yang tidak akurat.
Apalagi buku sejarah menjadi salah satu rujukan pengajaran mata pelajaran sejarah dan bisa di-download secara gratis sehingga bisa tersebar secara massif.
Baca Juga: Jodi Dayanun Jabat Ketua PAN Banggai, Bagaimana dengan Michael Tendean?
“Oleh karena itu, Mendikbud harus segera menarik kamus sejarah Indonesia dari peredaran. Lakukan evaluasi dan revisi pada isi konten guna meluruskan kejanggalan informasi yang ada didalamnya. Agar tidak terjadi mata rantai yang terputus dan tidak utuh dalam sejarah perjalanan bangsa,” tegasnya.
Kemendikbud juga diminta lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan tim penyusun sejarah, sehingga tidak terulang lagi kesalahan disinformasi yang berpotensi menjadi polemik serta kontroversi. ***
