iNSulteng – Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan mengejutkan, para ketua umum partai politik di Indonesia sepakat untuk mencabut keanggotaan DPR bagi mereka yang dinilai bermasalah, efektif mulai 1 September 2025.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (31/8), dan sontak menjadi sorotan publik.
"Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," ujar Prabowo dalam keterangan persnya.
Baca Juga: Usai Viral Joget-Joget Saat Rapat Tunjangan, Uya Kuya dan Eko Patrio Dinonaktifkan dari DPR!
Baca Juga: SMA Negeri 1 Banawa Tengah Gelar LDKS OSIS dengan Materi Jurnalistik
Keputusan ini merupakan respons cepat terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan wakil rakyat yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Prabowo menegaskan bahwa langkah tegas ini adalah komitmen para ketum parpol untuk memastikan hal tersebut.
"Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI," tegasnya.
Tak hanya itu, pimpinan DPR juga akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat," imbuh Prabowo.
Prabowo juga menyoroti situasi terkini di Jakarta dan beberapa kota lain, menekankan bahwa negara menghormati kebebasan berpendapat, namun aksi anarkis tidak akan ditoleransi.
Terkait petugas yang melakukan kesalahan, Prabowo memastikan Polri telah melakukan pemeriksaan secara cepat dan transparan.
Langkah berani Prabowo ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan membuat pernyataan.***