Resmi Diumumkan Benny Wenda, Berikut Susunan 12 Kabinet Pemerintahan Sementara Papua Barat

iNSulteng –Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP Benny Wenda telah mengumumkan pembentukan 12 kabinet pemerintahan sementara Papua Barat. 

Pembentukan kabinet itu diumumkan melalui laman resmi ULMWP pada Sabtu, 1 Mei 2021 bertepatan dengan peringatan ke-58 penjajahan Indonesia di Papua Barat.

Benny Wenda yang juga selaku Presiden Sementara Papua Barat, mengatakan kabinet yang dibentuk nantinya bertugas melindungi rakyat Papua.

Baca Juga: Resmi Bentuk Kabinet Pemerintahan Sementara Papua Barat, Benny Wenda : Kami Sama dengan Pemerintah Indonesia

“Kami mengambil langkah bersejarah untuk merebut kembali kedaulatan dengan membentuk kabinet,” jelasnya seperti dikutip iNSulteng.com dari laman ULMWP pada Minggu, 2 Mei 2021.

Adapun susunan 12 kabinet Pemerintahan Sementara Papua Barat, sebagai berikut :

1. Departemen Luar Negeri
2. Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara
3. Departemen Dalam Negeri
4. Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan
5. Departemen Urusan Politik
6. Departemen Urusan Indonesia
7. Departemen Urusan Melanesia
8. Departemen Urusan Wanita
9. Departemen Sosial dan Budaya
10. Departemen Kepolisian
11. Departemen Pertahanan
12. Departemen Keuangan

Sementara untuk Departemen Pertahanan Papua Barat rencananya akan dijabat Mathias Wenda yang berpangkat Panglima Tertinggi Jenderal. Saat ini, Mathias Wedan menjabat sebagai komandan militer Tentara Papua Barat.

Baca Juga: Situasi di Ilaga Papua Masih Kondusif, Pasukan TNI-Polri Siap Buru KKB Papua

Kemudian, Wakil Panglima tertinggi dijabat Jenderal Goliat Tabuni, Kepala Staf diduduki Kolonel Amos Soronday, Wakil Kepala Staf Pertama Jenderal Titus Murli, Wakil Kepala Staf Kedua Jenderal Brigen Fredinan Warobay, Wakil Kepala Staf Ketiga Jenderal Abubakarak Omawi Wenda dan Wakil Kepala Staf Keempat Wayor Jenderal Terianius Satto.

Benny Wenda mengatakan, para jenderal tersebut telah menyatakan komitmennya untuk bertugas diwilayah kemanusiaan internasional dan hukum konflik bersenjata.

“Para komandan hari ini mengumumkan komitmen mereka untuk beroperasi dalam hukum kemanusiaan internasional dan hukum konflik bersenjata, dan dukungan mereka untuk pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik,” jelasnya.***