iNSulteng - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan pemerintah perlu memberikan bantuan subsidi upah pada guru honorer yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“P2G mendesak pemerintah pusat dan daerah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada guru honorer, seperti yang pernah diberikan pada awal pandemi COVID-19 dulu. BSU tersebut sangat membantu perekonomian mereka,” ujar Satriwan Salim, di Jakarta, Selasa.
Hal itu, menurut dia, dilakukan sambil pemerintah membenahi tata kelola guru PPPK.
Baca Juga: Loloas PPPK Tapi Tidak Dapat Job, 54 Ribu Guru Terkatung-Katung, Solusinya Gimana?
Baca Juga: RESMI! 127 Ribu Guru Diangkat Jadi PPPK, Cek Prafinalisasi Tenaga Non ASN November 2022 !
"P2G mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR yang akan membentuk pansus honorer beranggotakan lintas komisi, untuk memberikan evaluasi total demi perbaikan rekrutmen guru honorer menjadi PPPK yang dilaksanakan Panselnas," katanya.
Sebagai organisasi profesi guru, lanjut dia, banyak anggota P2G yang statusnya guru honorer baik di sekolah atau madrasah negeri maupun swasta yang upahnya jauh dari layak.
“Dari segi nominal jauh di bawah UMP/UMK buruh. Dengan kebijakan kenaikan harga BBM dirasakan sangat berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup kawan-kawan guru ini. Harga BBM naik cukup signifikan, sayangnya tidak diiringi dengan kenaikan upah mereka,” kata dia.
Satriwan menambahkan, guru honorer adalah kelompok guru rentan, yang terdampak. Selain itu, posisi mereka serba salah. Ikut seleksi menjadi guru PPPK, lolos seleksi atau "passing grade" namun tidak ada formasi di daerah.
“Bahkan sudah lolos seleksi namun belum kunjung keluar SK-nya. Lebih mengecewakan lagi, banyak di antara mereka belum mendapatkan gaji dari pemerintah, seperti yang terjadi di Bandar Lampung dan Serang,” kata dia.
Dia menambahkan, harga kebutuhan pokok juga terus naik. Para guru honorer bisa bertahan hidup tidak lain tidak bukan karena prinsip pengabdian semata-mata untuk peserta didik, ilmu pengetahuan, bangsa, dan negara.
“Pemerintah dan kita semua sebagai warga negara mestinya berempati kepada para guru khususnya honorer di tengah kondisi ekonomi sekarang. Jika perlu para pejabat tinggi negara dipotong tunjangannya untuk membantu guru honorer di tengah kondisi sekarang,” kata dia.***
