politik

Jokowi Dinilai Terlalu Sering Urus Hal Teknis, Luhut Disebut Layak Jadi Perdana Menteri Indonesia

Jumat, 24 Desember 2021 | 19:01 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan //Dok. Sekretariat Kabinet RI/

iNSulteng - Ekonom senior Faisal Basri lagi-lagi melontarkan kritikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kali ini, Presiden Jokowi dinilai terlalu sering mengurusi hal teknis yang seharusnya tidak perlu ditanganinya secara langsung.

Salah satunya bagaimana Presiden Jokowi ikut terlibat menetapkan tarif maksimum tes polymerase chain reaction (PCR) beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Banjir Bandang Rendam Dieng Jateng, Ini penyebabnya!

Baca Juga: Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Curi Ikan di Laut Natuna Utara

Bagi Faisal Basri, tidak ada satupun presiden di dunia yang mau mengurusi hal teknis seperti menentukan harga PCR.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga turun tangan menentukan harga gas yang menurutnya tidak elok. 

"Masak Presiden menentukan harga PCR, mana ada di dunia Presiden menentukan harga PCR?" katanya, dikutip iNSulteng.com dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored pada 24 Desember 2021.

Baca Juga: Lima Film Bertema Natal yang Seru Ditonton Bersama Keluarga

"Gak pertama kali. Harga gas juga ditentukan oleh Presiden, 'Pokoknya saya mau 6 dolar per MMBTU'. Sudah biasa Presiden menentukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi, menurut saya gak elok," tambahnya. 

Menurut Faisal Basri, keseringan Presiden Jokowi mengurusi hal teknis seperti itu membuat reputasi sebagai kepala negara bisa rusak.

Ia pun membayangkan apa jadinya jika hal itu terjadi di Indonesia. 

Baca Juga: Demonstran APBKS PT HIP Bersihkan Sampah Pasca Mengelar Unjuk Rasa di Buol

Baca Juga: 5 Negara dengan Jumlah Universitas Terbanyak di Dunia, Indonesia Diurutan Berapa?

Halaman:

Tags

Terkini