Apalagi, harus menyalahkan pegawai yang memasukkan data penerima bansos.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama membenahi seluruh masalah yang ada.
Baca Juga: Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Polisi Tetapkan Tersangka Secara Hati-Hati
"Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk membenahi hal ini," Ujarnya.
"Jangan saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai dibawah yang memasukkan data," sambung Mardani Ali Sera.
Guna mencegah kekacauan pengelolaan data terus berulang, pemerintah harus merapikan inventaris nama yang dimiliki.
Baca Juga: Arab Saudi Prioritaskan Indonesia untuk Haji dan Umrah, Menag: Semoga Tidak Lama Lagi
Sehingga, kata Mardani Ali Sera dalam penyalurannya harus satu data dan bisa dipakai lintas kementerian atau lembaga.
"Termasuk pada aspek Big Data (Data Raya) dan single ID number. Mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas Kementerian/Lembaga," tuturnya.***