iNSulteng - Industri otomotif Tiongkok tengah dilanda guncangan. Audit terbaru dari Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok mengungkap skandal subsidi yang melibatkan dua raksasa otomotif negeri Tirai Bambu, Chery dan BYD.
Mengutip Reuters pada, Sabtu (12/7/25) Kedua perusahaan tersebut terbukti telah secara tidak tepat mengklaim subsidi pemerintah senilai $53 juta (sekitar Rp800 miliar) untuk kendaraan ramah lingkungan yang dijual antara tahun 2015 hingga 2020.
Jumlah ini mengejutkan, karena mewakili hampir 60% dari total klaim subsidi tidak tepat yang ditemukan dalam audit tersebut.
Audit tersebut mendetailkan bahwa 21.725 kendaraan, yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi, telah menerima dana tersebut secara keliru.
Rinciannya, Chery memiliki 7.663 kendaraan yang didiskualifikasi, sedangkan BYD sebanyak 4.973 kendaraan. Total nilai subsidi yang harus dikembalikan mencapai $121 juta (sekitar Rp1,8 triliun).
Meskipun dokumen audit tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi atau mekanisme pengembalian dana, pemerintah Tiongkok sebelumnya telah menyatakan bahwa produsen otomotif yang terbukti melanggar persyaratan akan diwajibkan untuk mengembalikan subsidi yang telah diterima.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai langkah-langkah yang akan diambil terhadap Chery dan BYD. Keduanya hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan audit tersebut.
Skandal ini terjadi di tengah persaingan harga yang ketat di pasar otomotif Tiongkok. Industri ini tengah bergulat dengan kelebihan kapasitas produksi dan dampak negatif dari perang harga yang berkepanjangan.
Situasi ini diperparah oleh skandal subsidi, yang berpotensi memperburuk tekanan finansial bagi produsen otomotif, termasuk Chery dan BYD.
Pemerintah Tiongkok diharapkan akan mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, termasuk memperketat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana publik.
Skandal Chery dan BYD menjadi peringatan keras bagi seluruh industri otomotif, tidak hanya di Tiongkok, tetapi juga secara global.
Kejadian ini menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap regulasi dalam memanfaatkan subsidi pemerintah, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.***